Translate

Thursday, February 22, 2018

Makalah Pengertian dan Dasar-Dasar Ushul Fiqh

BAB I
PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah
Fiqh yang notabene sebagai ilmu tentang hukum-hukum Syariat yang bersifat praktis (‘amaliyah), merupakan sebuah “jendela” yang dapat digunakan untuk melihat perilaku budaya masyarakat Islam. Definisi fiqh sebagai sesuatu yang digali (al-Muktasab) menumbuhkan pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Proses yang umum kita kenal sebagi ijtihad ini bukan saja memungkinkan adanya perubahan, tetapi juga pengembangan tak terhingga atas berbagai aspek kehidupan yang selamanya mengalami perkembangan. Maka dari itulah diperlukan upaya memahami pokok-pokok dalam mengkaji perkembangan fiqh agar tetap dinamis sepanjang masa sebagai pijakan yang disebut dengan istilah Ushul Fiqh.
Ilmu Ushul Fiqih sebenarnya merupakan suatu ilmu yang tidak bisa diabaikan oleh seorang mujtahid dalam upayanya memberi penjelasan mengenai nash-nash syariat Islam, dan dalam menggali hukum yang tidak memiliki nash. Juga merupakan suatu ilmu yang diperlukan bagi seorang hakim dalam usaha memahami materi undang-undang secara sempurna, dan dalam menerapkan undang-undang itu dengan praktik yang dapat menyatakan keadilan serta sesuai dengan makna materi yang dimaksud oleh pembuat hukum (syari’). Ia juga suatu ilmu yang juga diperlukan ulama Fiqih dalam melakukan pembahasan, pengkajian, penganalisaan dan pembandingan antara beberapa mazhab dan pendapat.

B.       Rumusan Masalah
1.    Apa pengertian Ushul Fiqih?
2.    Apa ruang lingkup Ushul Fiqih?
3.    Apa sumber istinbath hukum dalam Ushul Fiqih?
4.    Apa dasar atau qaidah assasiyah Ushul Fiqih?

C.      Tujuan Penulisan
1.    Untuk mengetahui pengertian ushul fiqih.
2.    Untuk mengetahui ruang lingkup Ushul Fiqih.
3.    Untuk mengetahui sumber istinbath hukum dalam Ushul Fiqih.
4.    Untuk mengetahui dasar atau qaidah assasiyah Ushul Fiqih.





BAB II
PEMBAHASAN

A.      Pengertian Ushul Fiqih
Ushul fiqh berasal dari bahasa Arab Ushul al-Fiqh yang terdiri dari dua kata yaitu al-ushul dan al-fiqh.  Kata al-ushul adalah jamak dari kata al-ashl, menurut bahasa berarti “landasan tempat membangun sesuatu”. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, guru besar Universitas Damaskus, kata al-ashl mengandung beberapa pengertian: (1) bermakna dalil, (2) bermakna kaidah umum yaitu suatu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku pada seluruh cakupannya, (3) bermakna al-rajih (yang lebih kuat dari beberapa kemungkinan), (4) bermakna asal tempat menganalogikan sesuatu yang merupakan salah satu dari rukun qiyas, (5) bermakna sesuatu yang diyakini bilamana terjadi keraguan dalam satu masalah[1]. Sedangkan kata fiqih, dalam pandangan az-Zuhaili terdapat beberapa pendapat tentang definisinya. Abu Hanifah mendefinisikan sebagai “pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi kewajibannya”. oleh Ibnu Subki didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan , yang digali satu per satu dalilnya”.[2]
Ilmu Ushul Fiqh juga dikatakan kumpulan qaidah-qaidah yang menjelaskan kepada faqih (ahli hukum Islam) cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara’[3]. Sedangkan menurut Menurut A. Hanafi, Ushul Fiqih ialah sumber-sumber (dalil-dalil) hukum syara’ tentang perbuatan orang mukallaf dan bagaimana tata cara menunjukkannya kepada sesuatu hukum dengan cara ijmal (garis besar)[4]. Masih banyak lagi pengertian-pengertian ushul fiqih yang telah dikemukakan oleh para ulama, namun pada prinsipnya mereka sependapat, bahwa ushul fiqh adalah ilmu yang objek kajianya berupa dalil hukum syara’ secara ijmal (global) dengan semua permasalahanya.[5]

B.       Ruang Lingkup Pembahasan Ushul Fiqih
Ruang lingkup kajian (maudhu’) ushul fiqh, secara global adalah sebagai berikut :[6]
1.    Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya.
2.    Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut.
3.    Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya.
4.    Syarat – syarat orang yang berwenang melakukan istinbat ( mujtahid ) dengan berbagai permasalahannya.
Menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa ( tanpa tahun, 1 : 8 ) ruang lingkup kajian Ushul fiqh ada 4, yaitu:[7]
1.    Hukum-hukum syara’, karena hukum syara’ adalah tsamarah (buah / hasil ) yang dicari oleh ushul fiqh.
2.    Dalil-dalil hukum syara’, seperti al-kitab, sunnah dan ijma’, karena semuanya ini adalah mutsmir (pohon).
3.    Sisi penunjukkan dalil-dalil ( wujuh dalalah al-adillah ), karena ini adalah thariq al-istitsmar ( jalan / proses pembuahan ). Penunjukkan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil manthuq ( tersurat ), dalalah bil mafhum ( tersirat ), dalalah bil dharurat ( kemadharatan ), dan dalalah bil ma’na al-ma’qul ( makna rasional ).
4.    Mustamtsir (yang membuahkan) yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya (zhan). Lawan mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan mujtahid serta sifat-sifat keduanya.


C.      Sumber Istinbath Hukum dalam Ushul Fiqih
Imam Syafi’i mengurutkan sumber ijtihad atau dalil-dalil hukum ke dalam lima peringkat, yaitu:[8]
1.    Al-Qur’an dan as-Sunnah. Keduanya menempati peringkat yang sama, karena as-Sunnah adalah penjelasan bagi al-Qur’an dan sekaligus menjadi perinci (mufashshil) bagi ayat-ayat al-Qur’an yang lebih sering bersifat umum (mujmal). Hadits yang sejajar dengan al-Qur’an adalah hadits yang shahih. Adapun sunah yang memiliki derajat ahad, tidak dapat menyamai al-Qur’an dari sisi kualitas nash yang mutawatir, karena hadits ahad memang tidak mutawatir. Sebuah hadits juga tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an.
2.    Ijma’ ulama terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya di dalam aal-Qur’an atau hadits. Yang dimaksud dengan ijma’ disini adalah ijma’ para ahli fiqih yang menguasai ilmu khusus (fiqih) dan sekaligus menguasai beberapa ilmu umum. Jumhur ulama memberikan pengertian bahwa ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad setelah wafatnya sang Nabi pada masa tertentu terhadap sebuah hukum syariat.
3.    Pendapat para sahabat nabi dengan syarat tidak ada yang menentang pendapat tersebut, dan juga tidak melanggar ucapan shabat lain.
4.    Pendapat para sahabat yang paling mendekati ketetapan al-Qur’an, hadits, atau qiyas (analogi) ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.
5.    Qiyas terhadap sebuah perkara yang berketetapan hukum dalam al-Qur’an, hadits, atau ijma’ (konsensus). Qiyas adalah menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat dalam nash untuk mengasilkan hukum syariat dengan sesuatu yang hukumnya sudah terdapat dalam nash disebabkan adanya persamaan antara kedua hal tersebut dari segi hukum.


D.      Dasar - dasar (Qaidah Assasiyah) Ushul Fiqih
1.    Segala sesuatu bergantung pada tujuannya
Contoh: kalau kita solat pasti bertemu dengan yang namanya niat, kalau kita tidak bertemu dengan niat berarti kita tidak pernah solat. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti puasa, zakat, haji, dll. Kita pasti bertemu dengan yang namanya niat.[9]
Para ulama mengambil dasar kaidah ini dari ayat Al-Qur’an:
$tBur tb$Ÿ2 C§øÿuZÏ9 br& |NqßJs? žwÎ) ÈbøŒÎ*Î/ «!$# $Y7»tFÏ. Wx§_xsB 3 ÆtBur ÷ŠÌãƒ z>#uqrO $u÷R9$# ¾ÏmÏ?÷sçR $pk÷]ÏB `tBur ÷ŠÌãƒ z>#uqrO ÍotÅzFy$# ¾ÏmÏ?÷sçR $pk÷]ÏB 4 ÌôfuZyur tûï̍Å3»¤±9$# ÇÊÍÎÈ
Artinya:   “ Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (QS. Ali Imran: 145).

Salah satu cabangnya: “maksud dari suatu lafadz adalah menurut niat orang yang menguapkannya, kecuali dalam satu tempat, yang dalam sumpah dihaadapan hakim. Dalam keadaan demikian, maksud lafadz menurut niat hakim.”[10]
2.    Kemudharatan harus dihilangkan
Contoh: jika ada sebuah pohon yang besar dan memiliki buah yang besar dan selalu jatuh menimpa pejalan kaki dibawahnya sampai hahrus dibawa ke rummah sakit maka pohon tersebut harus ditebang. Dasar kaidah ini beracuan pada nash Al-Qur’an:
Ÿwur (#rßÅ¡øÿè? Îû ÇÚöF{$# y÷èt/ $ygÅs»n=ô¹Î) çnqãã÷Š$#ur $]ùöqyz $·èyJsÛur 4 ¨bÎ) |MuH÷qu «!$# Ò=ƒÌs% šÆÏiB tûüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇÎÏÈ
Artinya:   “ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf: 56)

Contoh cabang kaidahnya; “jika ada dua kemudharatan yang bertentangan, diambil kemudharatan yang paling besar.”[11]
3.    Kebiasaan dapat menjadi hukum
Contoh:ketika disuatu tempat ada suatu kebiasaan yang telah mendarah daging dan ketika tidak melakuan maka akan mendapatkan sangsi, seperti petik laut didaerah pesisir jika tidak melakukannya maka akan dikucilkan.berdasarkan nash Al-Qur’an:
Éè{ uqøÿyèø9$# óßDù&ur Å$óãèø9$$Î/ óÚ̍ôãr&ur Ç`tã šúüÎ=Îg»pgø:$# ÇÊÒÒÈ
Artinya:   “ Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199)

Cabangnya: “yang ditetapkan melaui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.”[12]
4.    Keyakinan tidak dapat hilang karena adanya kekurangan
Contoh: jika kita ragu masih memiliki wudu atau tidak maka berwudulah, tapi jika kita yakin maka solatlah dan itu sah walau pada kenyatannya kita tlah batal wudu. Cabangnya: “asal dari kemudahan adalah keharaman.”[13]
5.    kesukaran mendatangkan kemudahan
Jika kita sedang dalam perjalanan dan telah sampai pada waktu untuk mengqasar salat, maka kita boleh mengqasanya karena jika kita tidak mengqasar solat maka kita tidak akan solat tepat pada waktunya. Karena orang yang sedang diperjalanan pastilah dikejar waktu dan sulit untuk melaksanakan solat tepat waktu. Qaidah ini berdasarkan Al-Qur’an:
ãöky­ tb$ŸÒtBu üÏ%©!$# tAÌRé& ÏmŠÏù ãb#uäöà)ø9$# Wèd Ĩ$¨Y=Ïj9 ;M»oYÉit/ur z`ÏiB 3yßgø9$# Èb$s%öàÿø9$#ur 4 `yJsù yÍky­ ãNä3YÏB tök¤9$# çmôJÝÁuŠù=sù ( `tBur tb$Ÿ2 $³ÒƒÍsD ÷rr& 4n?tã 9xÿy ×o£Ïèsù ô`ÏiB BQ$­ƒr& tyzé& 3 ߃̍ムª!$# ãNà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿwur ߃̍ムãNà6Î/ uŽô£ãèø9$# (#qè=ÏJò6çGÏ9ur no£Ïèø9$# (#rçŽÉi9x6çGÏ9ur ©!$# 4n?tã $tB öNä31yyd öNà6¯=yès9ur šcrãä3ô±n@ ÇÊÑÎÈ
Artinya:   “ (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Cabangnya atas kaidah: “rukhsah itu tidak dapat disangkut pautkan dengan keraguan.”[14]




Pengertian dan Dasar-Dasar ushul Fiqh


BAB III
PENUTUP

A.      Kesimpulan
Banyak pengertian ushul fiqih yang telah dikemukakan oleh para ulama, namun pada prinsipnya mereka sependapat, bahwa ushul fiqh adalah ilmu yang objek kajianya berupa dalil hukum syara’ secara ijmal (global) dengan semua permasalahanya.
Ruang lingkup kajian (maudhu’) ushul fiqh, secara global adalah sebagai berikut :
1.    Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya.
2.    Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut.
3.    Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya.
4.    Syarat – syarat orang yang berwenang melakukan istinbat ( mujtahid ) dengan berbagai permasalahannya.
Imam Syafi’i mengurutkan sumber ijtihad atau dalil-dalil hukum ke dalam lima peringkat, yaitu:
1.    Al-Qur’an dan as-Sunnah.
2.    Ijma’ ulama
3.    Pendapat para sahabat nabi dengan syarat tidak ada yang menentang pendapat tersebut, dan juga tidak melanggar ucapan shabat lain.
4.    Pendapat para sahabat yang paling mendekati ketetapan al-Qur’an, hadits, atau qiyas (analogi) ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.
5.    Qiyas
Berikut adalah dasar-dasar atau qaidah assasiyah ushul fiqih:
1.    Segala sesuatu bergantung pada tujuannya
2.    Kemudharatan harus dihilangkan
3.    Kebiasaan dapat menjadi hukum
4.    Keyakinan tidak dapat hilang karena adanya kekurangan
5.    kesukaran mendatangkan kemudahan

B.       Saran
Sebagai penulis kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dalam pembuatannya. Untuk itu kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kami sangat mengharap saran yang membangun dari pembaca agar kemudian pembuatan makalah kami semakin lebih baik.





DAFTAR PUSTAKA


Ade Dedi Rohayana. (2006). Ilmu Ushul Fiqih. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
Burhanuddin. (2001). Fiqih Ibadah. Bandung: Pustaka Setia.
Departemen Agama. (1985). Ilmu Fiqh. Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
Satria Effendi & M. Zein. (2005). Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media.
Zen Amiruddin. 2009). Ushul Fiqh. Yogyakarta: Sukses Offset.
Zuhaili, Wahbah. (2010). Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits (Terjemahan). Jakarta: Almahira.




[1] Satria Effendi & M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 1-2.
[2] Ibid., hlm. 2-4.
[3] Departemen Agama, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), hlm. 4.
[4] Zen Amiruddin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Sukses Offset,2009), hlm. 9-10.
[5] Ade Dedi Rohayana, Ilmu Ushul Fiqih, Cet.II (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2006), hlm. 8
[6] Ibid., hlm. 10
[7] Ibid., hlm. 11
[8] Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits (Terjemahan), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 20-30
[9] Burhanuddin, Fiqih Ibadah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.249
[10] Ibid., hlm. 251
[11] Ibid., hlm. 260
[12] Ibid., hlm. 262
[13] Ibid., hlm. 254
[14] Ibid., hlm. 257